Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi ancaman serius berkaitan dengan mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.
Propelled by acquisitive motives for war provides, the Japanese entered Indonesia relatively effortlessly due to their capability to slot in with the political pattern of enough time. Introducing by themselves as “the leader, protector, light-weight of Asia” and “more mature brother,” the Japanese’s genuine legacy was the creation of options for indigenous Indonesians to participate in politics, administration, as well as navy.
Intelligence because the “initially line of fight” demands adaptation towards the moments and threats. The orientation in institutional improvement is on the improvement that synergizes 5 areas; democracy along with the rules on the rule of legislation, professionalism, adaptation to technological developments, the ability to read through present-day threats, and transformation with the abilities supplied by the state to receive utmost benefits.
Sukarno's balancing act of "Nasakom" (nationalism, faith and communism) had been unravelled. His most significant pillar of help, the PKI, were successfully eliminated by another two pillars—the army and political Islam; and the military was on how to unchallenged power. In March 1968, Suharto was formally elected president.
Hal ini mengharuskan untuk memperbaiki proses rekrutmen dan penempatan personel, serta hingga transformasi budaya intelijen agar lebih profesional. Selain itu, juga penting untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap lembaga intelijen.
Pengabaian ini pula yang menghambat tercapainya reformasi intelijen yang lebih bersih dan mencerminkan nilai HAM. Oleh karena itu, untuk saat ini ada baiknya BIN berfokus pada pencapaian reformasi intelijen dan tentunya menyelesaikan permasalahan keamanan strategis yang terjadi selama pandemi ini.
Seluruh mekanisme kerja agar disusun untuk memastikan setiap output dari kegiatan diserahkan kepada Direktorat teknis sebagai tindaklanjut pelaksanaan bidang tugas masing-masing,” ujar JAM-Intelijen.
Intelijen bisnis merupakan informasi rahasia yang didapatkan suatu perusahaan mengenai saingannya dan pasar.
Selama ini reformasi intelijen belum mendapatkan porsi perhatian yang cukup dari kalangan eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil.
Customers of The cupboard (aside from the vice chairman) serves in the president's satisfaction, who will dismiss them at will for no lead to.
[13] A further Edition states the 17 Oct incident [as the primary open conflict amongst the army and civilian politicians] was brought on by a session on the Dewan informasi lebih lanjut Perwakilan Rakyat Sementara
Dinas intelijen Prancis seharusnya dibongkar setelah terjadinya serangkaian serangan teror di Paris, demikian usulan komisi parlemen negara itu.
Sebagai badan administrasi dan dukungan kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan resmi di Amerika Serikat dan di luar negeri.